Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif menurut uud 1945

2019-12-09 00:12

Kekuasaan presiden diatur dalam berbagai pasal dan ayat UUD NRI Tahun 1945 baik itu selaku kepala negara, kepala pemerintahan, dan kekuasaan di bidang legislatif. Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dalam melakukan kewajibannya dalam Pasal 4 Ayat (2).BAB I. PENDAHULUAN. Pembagian kekuasaan pemerintahan seperti didapat garisgaris besarnya dalam susunan ketatanegaraan menurut UndangUndang Dasar 1945 adalah bersumber kepada susunan ketatanegaraan Indonesia asli, yang dipengaruhi besar oleh pikiranpikiran falsafah negara Inggris, Perancis, Arab, Amerika Serikat dan Soviet Rusia. kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif menurut uud 1945

Apr 12, 2013 Negara republik indonesia mengenal adanya lembagalembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (distribution of power) antara lembagalembaga negara. Kekuasaan lembagallembaga negara tidaklah di adakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.

Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undangundang dasar. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan Alur berpikir seperti terurai di atas dapatlah membantu kita untuk memahami mengapa Presiden menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) itu memiliki kekuasaan yang luar biasa besar. Hal ini dapat dimengerti, sebab Gouverneur Generaal, yang kekuasaannya ditiru oleh UUD 1945 dalam bentuk kekuasaan Presiden itu, adalah viceroy Belanda.kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif menurut uud 1945 Jan 01, 2012 Menurut Indra (1989: 22) kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) dapat dibagi dalam empat hal, antara lain kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif, kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif, kekuasaan Presiden dalam bidang yudikatif, dan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara.

Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif menurut uud 1945 free

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Berikuti ini adalah pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kedua badan yudikatif tersebut serta Komisi Yudisial. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden danatau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif menurut uud 1945 Mar 22, 2013 Berhubungan dengan itu di dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep kekuasaan eksekutif di mulai dengan kekuasaan presiden di bidang legislative, kekuasaan presiden sebagai kepala Negara dan pertanggung jawaban presiden serta wakil presiden kepada menterimenteri. EKSEKUTIF. Wewenang Presiden sebagai lembaga eksekutif adalah: Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1). Presiden menetapkan PP atau peraturan pemerintah dalam menjalankan undang undang, hal ini sesuai denga pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Apr 04, 2014 Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai hakhak prerogatif selain mempunai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945. berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. mengubah dan menetapkan undangundang dasar; 2. melantik presiden dan wakil presiden; 3. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang undang dasar.

Rating: 4.81 / Views: 820